JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Penggusuran SDN Pondok Cina 1 mendapatkan penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Bahkan laporan yang diterima Perhimpunan Pendidikan dan guru (P2G), para orang tua/wali murid juga mengeluhkan bagaimana penggusuran ini tidak partisipatif dan transparan.
Hal ini memperlihatkan tidak adanya kajian sosial, lingkungan hidup, dan pedagogis yang komprehensif.
Rencana penggusuran SDN dilakukan untuk membangun Masjid Raya. Fasilitas publik seolah-olah dihadap-hadapkan dengan kepentingan publik lainnya.
Oleh karenaya, pembelajaran pasti terganggu. guru dan siswa harus beradaptasi ulang dengan lingkungan baru, sehingga menyita waktu belajar anak.
"Laporan yang kami terima dari lapangan, para guru ketakutan bertemu orang tua yang memilih bertahan di sekolah yang hendak digusur. sekolah tersebut sempat ditinggalkan gurunya dan akhirnya pembelajaran diisi oleh relawan berbagai elemen organisasi masyarakat," ujar Kepala Bidang Advokasi guru P2G, Iman Zanatul Haeri yang turun langsung ke lokasi.
Dinas Pendidikan Depok juga menerbitkan Surat Tugas kepada guru dan kepala sekolah untuk mengajar di dua sekolah berbeda yaitu (SDN Pondok Cina 2 dan 5), yang akan menjadi penempatan baru siswa yang SD-nya digusur yakni dalan Surat Nomor 420/362/Bid.Pemb SD/2022.
Surat Edaran Dinas Pendidikan Kota Depok No.421.218/PC1/X1/2022 juga memangkas hak guru-guru untuk mengajar di SDN Pondok Cina 1. Sehingga, P2G menilai bahwa kedua surat tersebut sangat berbahaya.
“Kami melihat dua surat tersebut adalah bentuk intimidasi struktural kepada guru," ungkapnya.
Tahun 2020 Walikota Depok menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang akan menggabungkan sekolah Dasar Negeri (SDN) di Depok (SK Nomor 421/123/KPTS/Disdik/Huk/2021). Dalam SK tersebut, 246 SDN akan menyusut menjadi 221 sekolah.
Sekitar 26 sekolah rencananya akan digabungkan. Ide penggabungan ini sangat berbahaya bagi pendidikan publik. Masyarakat belum tahu apa alasan dibalik penggabungan tersebut.
"Mestinya disampaikan secara jujur ke publik, khususnya guru, siswa, dan orang tua," tuturnya.
Sementara, dua sekolah yang jadi satu akan membuat proses pembelajaran makin tak terkelola dan terganggu. sekolah yang dimerger akan saling berbagi fasilitas.
sekolah yang ditumpangi tidak akan serta merta memberikan akses penuh pada guru dan siswa yang menumpang. Kapasitas sekolah negeri yang notabe sudah mininalis akan semakin sumpek.
Selain itu, pelayanan dan fasilitas bagi anak tak akan maksimal. guru juga tak leluasa mengajar.
