Regulasi Diperlukan untuk Perkuat UMKM Adopsi Teknologi Digital

- Selasa, 31 Mei 2022 | 23:41 WIB
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam Asia Tech x Summit: Technology, Society and The Role of Policy yang berlangsung dari Millenia, Singapura, Selasa (31/5).
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam Asia Tech x Summit: Technology, Society and The Role of Policy yang berlangsung dari Millenia, Singapura, Selasa (31/5).



MILLENIA, suaramerdeka-jakarta.com - Pemerintah mendorong pemanfaatan pembangunan infrastruktur digital yang telah berlangsung secara masif. Dimana pengembangan digitalisasi sektor hilir untuk e-Commerce, Financial Technology, Education Technology dan Tele-Health, juga perlu didukung dengan keberadaan regulasi yang kuat.

“Di Indonesia, pembangunan infrastruktur TIK secara masif yang dilakukan pemerintah harus bisa dimanfaatkan untuk masyarakat,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam Asia Tech x Summit: Technology, Society and The Role of Policy yang berlangsung dari Millenia, Singapura, Selasa (31/5).

Khususnya oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang menjadi penyumbang 60 persen dari GDP nasional. Menurutnya, keberpihakan kepada pelaku UMKM juga dilakukan negara-negara besar, seperti Jerman.

“Dengan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah membantu pelaku UMKM agar bisa meningkatkan skala usahanya. Ternyata bukan cuma di Indonesia saja, hampir di seluruh negara ASEAN dan pada saat pertemuan dengan State Secretary Germany hal yang sama juga disampaikan,” ujarnya.

Yakni bagaimana membantu UMKM agar bisa digitally onboarding. Berkaitan dengan UMKM, dia menekankan adanya perlindungan terhadap pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi digital.

“Terutama perlindungan dari serangan siber atau cyber attack. Pelaku UMKM atau Small Medium Enterprises ini tentu tidak mempunyai sistem dan pembiayaan sebesar dan secanggih perusahaan teknologi global,” tandasnya.

Perlindungan
Oleh karena itu, kata dia, memerlukan perlindungan dari sisi serangan siber. Regulasi dan kebijakan dari para pemimpin diperlukan untuk tidak memberikan tempat atau ruang yang nyaman bagi pelaku-pelaku kriminal siber.

“Untuk itu, perlu ada regulasi yang kuat, adopsi teknologi yang canggih termasuk di dalamnya teknologi enkripsi yang memadai. Selain itu juga tersedianya talenta-talenta yang dibutuhkan, baik jumlah maupun kualitasnya,” tegasnya.

Dia menyatakan, serangan siber masih berlangsung terus setiap detik, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan bahkan tahun. Menurutnya, serangan siber tidak saja terjadi di Indonesia, ASEAN, tetapi juga terjadi di seluruh dunia.

“Di negara maju pun seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Korea Selatan, banyak itu terjadi cyber attack. Maka seluruh pembuat kebijakan harus memastikan jangan membuka safe-haven bagi cyber crime, jangan,” ucapnya.

Halaman:

Editor: Arif Muhammad Iqbal

Tags

Terkini

HUAWEI Service Carnival 2022 Diperpanjang

Kamis, 28 Juli 2022 | 09:40 WIB

Indonesia Butuh SDM Teknologi Informasi

Jumat, 22 Juli 2022 | 15:12 WIB
X