MA Batalkan Aturan Sewa Slot Multipleksing TV Digital, Ini Permintaan Lombok TV ke Kominfo

- Kamis, 4 Agustus 2022 | 23:45 WIB
Yogi Hadi Ismanto, Direktur PT Lombok Nuansa Televisi atau Lombok TV (kiri) dan Gede Aditya Pratama, Kuasa Hukum Lombok TV (tengah) (Foto: Arief Sinaga/SM Jakarta)
Yogi Hadi Ismanto, Direktur PT Lombok Nuansa Televisi atau Lombok TV (kiri) dan Gede Aditya Pratama, Kuasa Hukum Lombok TV (tengah) (Foto: Arief Sinaga/SM Jakarta)

JAKARTA,suaramerdeka-jakarta.com-Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) jangan menerbitkan peraturan baru dengan muatan materi yang sama seperti kewajiban menyewa slot multipleksing televisi digital yang telah dibatalkan Mahkamah Agung atau MA.

Gede Aditya Pratama, Kuasa Hukum PT Lombok Nuansa Televisi (Lombok TV) berharap pemerintah terkhusus Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mematuhi putusan Mahkamah Agung ini sebagai perwujudan Indonesia selaku negara hukum.

“Kami berharap agar pemerintah juga tidak membuat hal-hal yang bersifat inkonstitutional, seperti menerbitkan peraturan baru yang materi muatannya sama dengan yang telah dibatalkan oleh MA melalui Putusan No. 40 P/HUM/2022 ini,” katanya saat jumpa media di Bakoel Coffie, Jakarta, Kamis (4/8/2022).

Pernyataan itu terkait Mahkamah Agung, Selasa (2/8/2022) mengabulkan Permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan Lombok TV dengan para advokat Gede Aditya Pratama, Suryadi Utomo, dan Anthony Febriawan dari kantor hukum Gede Aditya & Partners. Permohonan itu terdaftar dalam Register Perkara No. 40 P/HUM/2022.

Baca Juga: Di Tengah Momentum Pemulihan, BCA Syariah Cetak Laba Rp45,4 Miliar

Ketiganya bertindak untuk dan atas nama PT Lombok Nuansa Televisi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 026/GAP-LNT/POA/IV/2022 tertanggal 22 April 2022, selaku ‘Pemohon’ dari Permohonan Uji Materiil Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran alias PP No 46 Tahun 2021 pada MA.

Dalam putusannya, MA telah membatalkan Pasal 81 ayat (1) PP No. 46 Tahun 2021 karena bertentangan dengan Pasal 60A UU Penyiaran jo. Pasal 72 angka 8 UU Cipta Kerja.

Dengan demikian, pada pokoknya, Pasal 81 ayat (1) PP No. 46 Tahun 2021 dibatalkan karena dinyatakan bertentangan dengan Pasal 60A UU Penyiaran jo. Pasal 72 angka 8 UU Cipta Kerja.

Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), atau Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) tidak wajib menyewa slot multipleksing kepada penyelenggara multipleksing untuk menyediakan layanan program siaran.

Halaman:

Editor: Arief Sinaga

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X