Cloud Tingkatkan Efisiensi Pelayanan Publik dan Ciptakan Lapangan Kerja

- Selasa, 23 Agustus 2022 | 16:01 WIB
Seminar CSIS Indonesia juga diadakan secara online melalui Zoom pada hari Selasa (23/8) (Dok: Tangkapan layar Webinar)
Seminar CSIS Indonesia juga diadakan secara online melalui Zoom pada hari Selasa (23/8) (Dok: Tangkapan layar Webinar)

Studi ini juga memperlihatkan bagaimana rata-rata waktu henti yang tidak direncanakan (unplanned downtime) per bulan menurun dari 3,7 jam menjadi 0,5 jam dan jumlah insiden waktu kritis (critical time incidents) turun dari hampir 2 kali per bulan menjadi 0,3 kali per bulan. Sementara itu, insiden keamanan (security incidents) per bulan juga menurun dari 1,7 jam per bulan menjadi 0,6 jam per bulan.

Akhirnya, pemanfaatan layanan cloud di lembaga publik mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengelola server/database/aplikasi sekitar 21 persen, meskipun jumlah staf yang diperlukan untuk mengelola server/database/aplikasi meningkat sebesar 33 persen karena sebagian besar institusi ini tetap menjalankan server/pusat data lokal mereka.

Baca Juga: Festival Seni dan Budaya Islam Indonesia: Indahnya Transformasi Seni Budaya Islam Indonesia

Adopsi cloud computing di sektor publik Indonesia juga bermanfaat bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Adopsi cloud di lembaga publik diperkirakan dapat meningkatkan pertumbuhan PDB negara sebesar 0,03 hingga 0,37 poin persentase atau setara dengan penambahan PDB sebesar Rp 35 triliun. Cloud computing juga meningkatkan kesempatan kerja sebesar 0,02 hingga 0,08 poin persentase, atau menciptakan hingga 95 ribu lapangan kerja baru. Selain itu, hal ini juga dapat menyebabkan penurunan ICOR sekitar -0,1 hingga -1,23 poin persentase, yang menyiratkan peningkatan efisiensi dalam perekonomian secara keseluruhan.

Terlepas dari potensi manfaat tersebut, adopsi komputasi awan di sektor publik Indonesia menghadapi beberapa hambatan dan tantangan serius. Faktor-faktor hambatan ini termasuk mispersepsi mengenai risiko keamanan dan masalah privasi data, ketidakpastian peraturan dan dukungan hukum, sistem pengadaan di pemerintahan, serta kurangnya keterampilan dan mendukung infrastruktur broad band.

Misalnya, mayoritas non-pengguna dan pengguna cloud (atau masing-masing lebih dari 55 persen dan hampir 65 persen) menyebutkan kekhawatiran tentang keamanan dan privasi data sebagai faktor utama yang mencegah atau membatasi mereka untuk menggunakan cloud. Sementara, hambatan ketidakpastian tentang hukum dan peraturan yang ada ditunjukkan oleh 33 persen non-pengguna menunjukkan lebih dari 25 persen pengguna cloud dan hambatan ini juga sebagian besar terkait dengan persepsi risiko keamanan dan masalah perlindungan data.

Baca Juga: Gerindra ingin Prabowo Presiden untuk Perkuat Persatuan dan Kesatuan

Indonesia perlu menunjang kembali peraturan yang ada saat ini, seperti Peraturan Pemerintah No. 71/2019 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5/2020 untuk sejalan dengan praktik terbaik di tingkat internasional untuk memudahkan pengadopsian teknologi cloud di sektor publik. Kebijakan yang disusun perlu memberikan ekosistem yang memudahkan untuk berinovasi serta memastikan keamanan dan perpindahan data yang stabil dan baik. Menjadi penting untuk mencari titik keseimbangan dalam kerangka regulasi yang dibuat sehingga tidak berpotensi memperlambat transformasi digital dan modernisasi TIK.

Kepala Departemen Ekonomi CSIS, Bapak Fajar Hirawan, Ph.D, mengatakan, “Untuk benarbenar memanfaatkan potensi cloud dalam meningkatkan layanan publik Indonesia dan sepenuhnya meningkatkan pembangunan ekonomi negara, Pemerintah Indonesia harus menciptakan lingkungan peraturan yang kondusif untuk cloud. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pemahaman di antara pejabat pemerintah tentang keamanan dan perlindungan data di cloud; menerapkan mekanisme akuntabilitas data dan mengembangkan kerangka klasifikasi data; dan mencegah potensi konflik antara pemerintah pusat dan daerah.”

Selanjutnya, Beliau menambahkan bahwa Pemerintah Indonesia juga harus mengembangkan strategi cloud dan rencana adopsi yang baik dan bisa diterapkan. Ini dapat diimplementasikan dengan mengidentifikasi prioritas dan menentukan ruang lingkup migrasi cloud pemerintah; dimulai dengan proyek percontohan kecil dan tidak perlu menciptakan yang baru dari awal; dan membangun fondasi cloud yang kuat dan unit koordinasi baru untuk cloud. (nd)

Halaman:

Editor: Budi Nugraha

Sumber: Pers Rilis

Tags

Artikel Terkait

Terkini

POCO X5 5G Segera Hadir di Indonesia

Senin, 6 Februari 2023 | 16:29 WIB

Spesifikasi Poco X5 SG Series Terbaru

Jumat, 3 Februari 2023 | 15:32 WIB

Migrasi ke Era Digital dengan STB

Kamis, 26 Januari 2023 | 21:03 WIB
X