Pakar Udinus Nilai Bjorka Cuma Hacker Lokal

- Senin, 12 September 2022 | 11:28 WIB
terkini Akun Twitter Bjorka, @bjorkanism mendadak hilang pada Minggu (11/9) sore (Screenshoot instagram/@pikiranrakyat)
terkini Akun Twitter Bjorka, @bjorkanism mendadak hilang pada Minggu (11/9) sore (Screenshoot instagram/@pikiranrakyat)

 

SEMARANG, suaramerdeka-jakarta.com – Pakar Teknologi Informasi dari Universitas Dian Nuswantoro, Solichul Huda menilai Bjorka yang mengklaim melakukan pembobolan data pemerintah sekadar perentas lokal yang beraktivitas untuk kepentingan tertentu.

“Motifnya cari popularitas dan insting saya hacker Bjorka aktif di wilayah hukum Indonesia. Namun menggunakan IP [Internet Protocol] Proxy. Kemampuannya juga di bawah hacker underground Indonesia,” tuturnya kepada SM Jakarta, Senin (12/9).

Isunya pun, lanjutnya, hanya membobol data SIM Card dan PeduliLindungi yang membuat resah masyarakat dengan beranalogi ngalor ngidul dengan bahasa Inggris warungan. “Coba ganti, dia ditantang bisa tidak membobol data Bank Nasional.”

Menurut Tim Siber 01 Pilpres 2019 tersebut akun Bjorka yang mengklaim mampu membobol surat dinas Presiden Joko Widodo semata-mata klaim. Karena seluruh surat rahasia tersebut telah dienkripsi.

Sehingga seandainya Bjorka mampu membobol pun belum tentu bisa membaca data aslinya. Dalam teknik keamanan data, selama data tersebut tidak terbaca data aslinya maka masih merupakan kategori data aman.

Meski demikian, menurut dia pembobolan 1,3 miliar data registrasi SIM Card dan data PeduliLindungi harus menjadi tanggung jawab pemerintah terutama Lembaga dan Kementerian seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) atau Kominfo atau penyelenggara sistem elektronik (PSE).

“Mengapa? Pertama, Pemerintah yang mewajibkan registrasi SIM Card lewat lewat Surat Edaran (SE) Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nomor 01/2018 dan Kedua, Pemerintah juga yang mewajibkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi lewat SE Menkominfo Nomor 171 Tahun 2020,” tuturnya.

Berdasarkan kedua surat tersebut mestinya yang bertanggung jawab adalah pemerintah lewat Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Hal ini ditegaskan di dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 15 ayat 1 dan 2.

Solichul menyarankan agar#BSSN dan PSE, sebaiknya segera melakukan perlindungan data menggunakan teknik enkripsi dengan aplikasi enkripsi dengan algoritma buatan sendiri sehingga terjaga.

Halaman:

Editor: Budi Nugraha

Tags

Artikel Terkait

Terkini

5G di Garis Terdepan Perubahan

Rabu, 26 Oktober 2022 | 08:52 WIB

Pakar Udinus Nilai Bjorka Cuma Hacker Lokal

Senin, 12 September 2022 | 11:28 WIB

Utut Adianto: Kemajuan Internet Telah Mengubah Dunia

Selasa, 16 Agustus 2022 | 14:47 WIB

Penting Untuk Hadirkan Pancasila di Ruang Digital

Selasa, 16 Agustus 2022 | 11:07 WIB

Indonesia Masuki Fase Kedaulatan Digital

Rabu, 8 Juni 2022 | 11:21 WIB

Asyiknya Jual-Beli Di Dunia Digital

Jumat, 8 April 2022 | 11:49 WIB
X