Banyak Kebocoran Data, Pemerintah Didesak Segera Audit Keamanan Siber

- Senin, 12 September 2022 | 20:53 WIB

"Tantangan keamanan siber di masa depan akan semakin tinggi. Dimana layanan dan transaksi secara digital, akan dominan dilakukan dalam pelayanan publik," ucapnya.

Maka dari itu, perlu segera dilakukan pembenahan sistem di kementerian dan lembaga negara terkait keamanan siber. Di sisi lain, DPR terus berupaya mempercepat pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

"Yang mana sudah selesai dalam pembahasan tingkat I. Dalam waktu dekat, RUU PDP akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan sebagai UU," jelasnya.

Hak Sipil
DPR RI juga terus berkomitmen mengawal agar RUU PDP bisa segera disahkan sebagai UU. Sehingga hak sipil warga negara terkait privasi atas data pribadinya, dapat dilindungi dan dijamin oleh negara

"Hak sipil yang dimaksud memiliki keterkaitan langsung dengan hak asasi manusia lainnya. Seperti hak untuk melanjutkan kehidupan, hak kebebasan bersuara dan hak untuk bebas bergerak," imbuhnya.

Puan berharap, payung hukum PDP mampu menjadi landasan bagi negara. Yakni untuk mengatur PSE, agar bisa mengamankan data dan sistem yang mereka kelola secara optimal.

“Ketika RUU PDP disahkan sebagai UU, tentu pekerjaan pemerintah belum selesai sampai di situ. Payung hukum ini harus segera dilengkapi," jelasnya.

Yaitu dengan membuat rodmap atau peta jalan, penataan lembaga, penguatan SDM dan peningkatan teknologi. Hal itu untuk membangun sistem keamanan siber yang kuat.

Melindungi
Dengan demikian, payung hukum benar-benar bisa diterapkan dan dimanfaatkan. Yaitu untuk melindungi data pribadi warga negara.

"Data merupakan informasi yang sangat signifikan bagi ekonomi dunia. Khususnya di tengah perkembangan era digital," paparnya.

Halaman:

Editor: Arif Muhammad Iqbal

Tags

Terkini

Migrasi ke Era Digital dengan STB

Kamis, 26 Januari 2023 | 21:03 WIB
X